Tugas dan Fungsi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri
   
  1. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas pokok kementerian;
  2. perumusan peraturan perundang-undangan antarinstansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah;  
  3. perumusan kebijakan dan pengkajian peraturan daerah dan kebijakan daerah serta fasilitasi penyusunan peraturan daerah;
  4. pelaksanaan upaya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan kementerian;
  5. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
  6. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.